Berikut awal mula pemicu kisruh aparat dengan warga saat penggusuran tanah Pemkot di Taman Sari, Bandung. Terjadinya lemparan batu kepada aparat diduga kuat memancing reaksi represif aparat dan petugas kepolisian.

1930 – mulai membeli sejumlah tanah di Tamansari

  • Surat zegel jual beli tanggal 17 Februari 1930 dari Aswadi seluas 422 tumbak (sebagian)
  • Surat zegel jual beli tanggal 16 april 1930 dari Nji Oenti seluas 592 tumbak (sebagian)
  • Surat djoeal beli tanah no 10/38 tanggal 25 februari 1938 dari nana soekarna seluas 835 tumbak (sebagian)
  • Tanah termaksud tercatat dalam daftar inventaris barang milik pemkot bandung dengan nomor kode barang 01.01.11.01.010 dan nomor register 0605

2010 – Sejak sewa terhenti di ini sudah beredar rumor di kalangan warga akan dibangun rusun
2017 – Rencana pembangunan rumah deret mulai digulirkan oleh Walikota Ridwan Kamil

  • Total yang terdampak ada 160 bangunan (198 KK pada saat pendataan terakhir)
  • Sebagian warga mengaku kecewa karena minim sosialisasi, sebab undangan pertama Ridwan Kamil adalah untuk buka bersama di Pendopo Kota Bandung
  • Di tahap awal ini baru 65 bangunan yang sepakat untuk dibongkar
  • Warga masih belum puas, salah satunya tidak sepakat dengan uang kerohiman
  • Kembali diadakan pertemuan oleh Ridwan Kamil, kemudian Ridwan Kamil menjanjikan uang kerohiman naik
  • Desember, Ridwan Kamil juga mempersilahkan untuk warga yang tidak setuju untuk menggugat ke PTUN
  • Desember, warga yang menolak (4 orang) menggugat SK dari DPKP3 dengan nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari
  • Proses gugatan terus berlanjut sampai Mahkamah Agung

2019 – Maret, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan inkrah yang dimenangkan oleh Pemkot Bandung

  • Warga kembali melayangkan gugatan ke PTUN, kali ini objek yang digugat yakni penerbitan izin lingkungan dari DPMPTSP dengan nomor
  • Juli, PTUN menolak gugatan warga, kemudian melanjutkan ke proses banding

Dua kasus yang maju ke PTUN tidak satupun yang menggugat asset tanah taman sari, yang pertama mengguat SK Kepala DPKP3 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari, yang kedua menggugat penerbitan izin lingkungan bagi rumah deret.

Kesimpulan: Dari 198 KK yang menghuni lahan, 176 KK telah menerima kesepakatan dan telah 2 tahun ini menempati rusun Rancacili maupun kontrak di sekitar Taman Sari. Pada saat penertiban masih terdapat 17 rumah dengan 15 KK yang mendiami lokasi, dari 15 KK ini hanya 4 KK yaitu yang mengajukan tuntutan berkeras untuk tidak mau menerima.

Sejak kasus ini bergulir, lokasi Rumah Deret kerap didatangi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan yang mengatasnamakan solidaritas, hingga pada akhirnya orang-orang ini jauh lebih banyak dari pada warga yang bersikukuh tidak mau meninggalkan lokasi bakal rumah deret

Write A Comment